Akselerasi Penyelesaian Masalah Pasca Terbitnya Permendagri No 52 Tahun 2020

Akselerasi Penyelesaian Masalah Pasca Terbitnya Permendagri No 52 Tahun 2020

Pontianak, kpu-pontianakkota.go.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan mengambil langkah-langkah strategis dalam menyikapi terbitnya Permendagri 52 Tahun 2020. Diantaranya, sosialisasi,  dan mendorong pembangunan pilar batas daerah di daerah-daerah terdampak.

Hal ini disampaikan oleh Drs. Toni Sunardi, M.Si, Kepala Bagian Pemerintah Biro Pemerintahan Provinsi Kalbar, pada acara Rapat Koordinasi Persiapan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) Pemilu Tahun 2024 yang diadakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Neo Gajah Mada, Kamis (23/12).

Di dalam rapat koordinasi yang juga menghadirkan Mariaty, SH., MT., Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat tersebut, dibahas beberapa implikasi dari terbitnya Permendagri yang menimbulkan pergeseran batas daerah di beberapa titik di Kalimantan Barat. Untuk Kota Pontianak, terbitnya Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat menimbulkan beberapa konsekuensi status kependudukan di beberapa daerah pemukiman.

Ketua KPU Kota Pontianak Deni Nuliadi mengungkapkan kekhawatirannya, bahwa jika masalah ini tidak segera diselesaikan, akan berpengaruh terhadap tahapan Pemilu dan Pemilihan Kelapa Daerah Serentak Tahun 2024 yang rencananya akan dimulai pada akhir tahun 2022 yang akan datang.

“Karena kita memerlukan kepastian jumlah penduduk, jumlah KK, dan status kepemilikan KTP sebagai dasar perhitungan mulai dari penganggaran, perencanaan logistik, pemutakhiran/pendataan data pemilih, penentuan dapil dan alokasi kursi, verifikasi administrasi dan faktual parpol dan calon perseorangan pemilihan kepala daerah, verifikasi faktual dukungan calon anggota DPD, kampanye, pembentukan TPS, pembentukan badan ad hoc, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara”, ujar Deni.

Terkahir, Deni berharap agar segera diambil langkah-langkah akselerasi penyelesaian masalah akibat terbitnya Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 ini, agar persiapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dapat berjalan lancar. (Liv)