Komitmen Keterbukaan Informasi dan Tegaknya Ruh Demokrasi

Komitmen Keterbukaan Informasi dan Tegaknya Ruh Demokrasi

Bandung, kpu.go.id – Sebagai sebuah lembaga publik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkomitmen untuk selalu bersikap terbuka atas informasi yang dimilikinya. Terlebih keterbukan informasi erat kaitannya dengan demokrasi yang mensyaratkan kebebasan.

Komitmen untuk bersikap terbuka juga sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabilitas, adil serta berkepastian hukum. “Dalam konteks demokrasi pada umumnya, keterbukaan informasi publik itu adalah ruhnya demokrasi, karena keterbukaan informasi itu adalah representasi dari kebebasan,” ujar Anggota KPU RI, Idham Holik saat menjadi narasumber Talkshow Dialog Interaktif “Keterbukaan Informasi dan Demokrasi” yang digelar Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Barat bekerja sama dengan RRI Jawa Barat, secara luring, Kamis (28/4/2022).

Lebih lanjut Idham menjelaskan makna transparan adalah ketika publik meminta atau membuthkan informasi maka KPU siap untuk menyampaikan atau memenuhinya. Makna akuntabilitas ketika KPU menunjukkan tanggungjawabnya atas kerja terbuka tersebut yang dijalankan sesuai UU. Sementara prinsip adil, adalah sarana KPU untuk memenuhi right to know (hak untuk mengetahui) masyarakat, sedangkan prinsip berkepastian hukum adalah menjalankan amanah UU Keterbukaan Informasi Publik serta komitmen menjalankan tahapan pemilu sesuai UU.

Sementara itu Ketua KIP Jawa Barat, Ijang Faisal menjelaskan latar belakang hadirnya UU Keterbukaan Informasi Nomor 17 Tahun 2008 adalah reformasi yang mengubah paradigma sebelumnya dari informasi yang tertutup di zaman orde baru menjadi terbuka di zaman reformasi. Tujuan dari hadirnya UU ini juga sebagai ruang partisipasi publik mengawasi jalannya pemerintahan. Sehingga tercipta birokrasi atau pemerintahan yang baik sesuai harapan masyarakat. “Dengan adanya UU ini semua informasi badan publik sifatnya terbuka dan hanya sedikit yang dikecualikan,” ucap Ijang.

Dikesempatan yang sama, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jawa Barat, Yayat Hidayat, menganggap penting keberadaan Komisi Informasi sebagai instrumen yang mencegah potensi misinformasi antara publik dengan badan publik. Menurut dia apabila muncul prasangka di tengah masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan akibat tertutupnya informasi maka berpotensi memunculkan konflik. “Kalau konflik dibiarkan akan anarkis,” tutur Yayat.

Kegiatan talkshow dimoderatori Host RRI, Agus Gunawan. (humas kpu ri/foto: dok/ed diR)